Verifikasi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011, verifikasi pajak adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Tujuan Verifikasi

Tujuan Verifikasi adalah dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak. Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak ini dapat dilakukan untuk 1 (satu) atau beberapa jenis pajak, baik untuk 1 (satu) atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Verifikasi Dalam Rangka Penerbitan SKPKB

Verifikasi dalam rangka menerbitkan SKPKB dilakukan dalam hal terdapat keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP. Keterangan lain adalah data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, berupa:

  • Hasil klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak
  • Bukti pemotongan Pajak Penghasilan
  • Data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang KUP dan setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, atau
  • Bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
Verifikasi Dalam Rangka Penerbitan SKPKBT

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT.
Perhatikan bahwa penerbitan SKPKBT menurut UU KUP sebenarnya dilakukan apabila setelah dilakukan pemeriksaan. Namun demikian, ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 memberikan ruang kepada Dirjen Pajak untuk menerbitkan SKPKBT dalam hal terdapat:

  • Keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang KUP
  • Data baru berupa hasil klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang; atau
  • Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Verifikasi Dalam Rangka Penerbitan SKPLB

Verifikasi dalam rangka menerbitkan SKPLB dilakukan dalam hal terdapat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP. Ya, apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan restitusi pajak yang seharusnya tidak terutang, maka sekarang permohonan tersebut akan diproses melalui Verifikasi.

Sebagai Konsultan Pajak, kami mendampingi klien dan menghadapi pemeriksaan pajak selama proses pemeriksaan dan kami menjawab semua pertanyaan dari pemeriksa pajak dan kami membantu klien dalam mencocokan koreksi-koreksi yang dilakukan pemeriksa pajak agar sesuai dengan data-data serta peraturan pajak yang berlaku dengan hasil akhir suatu perhitungan pemeriksaan yang wajar.

Jakarta,- Peraturan perpajakan di Indonesia menjelaskan, bahwa perusahaan dengan omset lebih dari Rp 4,8 miliar /tahun wajib mengukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, jika dikemudian hari Perusahaan mengalami penurunan omset di bawah Rp 4,8 miliar, Perusahaan dapat mengajukan pencabutan pengukuhan PKP sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-02/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.

Pencabutan pengukuhan PKP dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana yang telah tercatat dalam pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-02/PJ/2018. Pencabutan pengusaha PKP dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pencabutan pengukuhun PKP atas permohonan PKP dan secara jabatan. Kedua cara pencabutan tersebut dilakukan berdasarkan hasil verifikasi atau hasil pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan atau tata cara verifikasi. 

Pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan PKP, dapat dilakukan dengan cara elektronik atau manual. Pencabutan PKP dengan cara elektronik dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir pencabutan pengukuhan PKP pada aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. dan juga mengunggah softcopy dokumen yang disyaratkan. Sedangkan pencabutan pengukuhan PKP dengan cara manual, pengusaha mengisi dan menandatangani formulir pencabutan pengukuhan PKP kemudian melampirkan hardcopy dokumen yang disyaratkan dan permohonan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pengusaha terdaftar. 

Sedangkan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan berdasarkan pemeriksaan atau hasil verifikasi dilakukan apabila terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif. 

KPP akan menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak tanggal bukti penerimaan surat. Apabila dalam jangka waktu enam bulan KPP tidak menerbitkan keputusan, permohonan PKP dianggap dikabulkan dan KPP menerbitkan surat pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu paling lama satu bulan.

-Herman Simbolon-
18 September 2020

Petugas KP2KP Pinrang saat bertemu wajib pajak badan. (foto: DJP)

PINRANG, DDTCNews – Petugas Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pinrang melakukan kunjungan lapangan ke wajib pajak badan yang memiliki usaha pengolahan rumput laut di Dusun Majakka pada 25 November 2021.

Petugas KP2KP Pinrang Ihya Ulumuddin mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk melakukan verifikasi terkait dengan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah diajukan wajib pajak sebelumnya.

Verifikasi lapangan ini dilakukan guna memastikan kebenaran data yang diberikan wajib pajak. Selain itu, petugas juga menanyakan informasi lainnya terkait dengan aset atau harta, peredaran bruto, status kepemilikan tanah bangunan, serta kegiatan operasi usaha pada wajib pajak.

“Dengan dikukuhkannya wajib pajak menjadi PKP maka wajib pajak berhak melakukan pengkreditan pajak masukan. Selain itu, PKP juga bisa bertransaksi dengan bendahara pemerintah,” katanya dikutip dari laman resmi DJP, Selasa (28/12/2021).

Selain hak, lanjut Ihya, PKP juga terbebani kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu memungut dan menyetor PPN, serta melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan. Kewajiban tersebut wajib dilaksanakan guna terhindar dari sanksi dan denda.

Sementara itu, perwakilan wajib pajak badan Riansyah mengucapkan terima kasih kepada KP2KP Pinrang yang telah membantu dalam permohonan pengukuhan PKP. Dia berkomitmen melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai PKP sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Mungkin sekitar seminggu lagi saya akan datang ke KP2KP Pinrang untuk melaksanakan proses selanjutnya yaitu aktivasi akun dan instalasi aplikasi e-faktur desktop. Untuk itu saya mohon bantuan kepada petugas agar saya diberikan panduan,” tuturnya.

Mengingat wajib pajak bersangkutan sudah mendapatkan status PKP sejak November maka PKP memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPN bulan November dengan batas pelaporan akhir bulan berikutnya yaitu bulan Desember. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.